Tujuan dan Ciri Pembangunan Nasional


Tujuan dan Ciri Pembangunan Nasional

Tujuan dan Ciri Pembangunan Nasional - Setiap negara merdeka menghendaki kemakmuran bagi rakyatnya. Citacita kemakmuran rakyat dapat diwujudkan melalui pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan terus-menerus menuju ke arah perbaikan di segala bidang kehidupan.


Pembangunan nasional merupakan suatu proses perbaikan yang bersifat menyeluruh (multidimensi) agar terdapat perubahan-perubahan yang berarti dalam struktur, sikap mental, sosial kemasyarakatan, dan kelembagaan nasional.


Pembangunan nasional mempunyai ciri-ciri umum, yaitu sebagai berikut.
1. Pembangunan nasional merupakan proses perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan agar terjadi perubahan-perubahan yang lebih berarti, yang dilakukan secara terus menerus dari waktu ke waktu.
2. Dalam pembangunan nasional diperlukan adanya rencana-rencana yang terarah.


Sejak tahun 1998 bangsa Indonesia mengalami krisis moneter yang disusul adanya krisis multidimensional sehingga melahirkan era baru reformasi. Krisis moneter ini ditandai oleh adanya kelesuan perekonomian nasional. Apakah wujud kelesuan perekonomian nasional ini? Terjadinya peningkatan harga-harga secara umum (inflasi), menurunnya kurs rupiah terhadap mata uang asing, maraknya PHK, rendahnya kinerja aparatur negara, korupsi yang merajalela tanpa adanya penegakan hukum yang adil, dan rendahnya produktivitas BUMN merupakan berbagai wujud kelesuan perekonomian nasional. Lalu, apakah yang telah dilakukan pemerintah dalam era reformasi guna mengatasi krisis moneter tersebut?


Dalam era reformasi dilakukan perubahan-perubahan dalam sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia. Di antaranya adalah amandemen Undang- Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 yang telah diamandemen tersebut, program pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia tidak lagi dituangkan dalam sebuah garis-garis besar haluan negara yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat setiap lima tahun. Platform politik atau visi dan misi presiden terpilihlah yang menggantikannya. Maka, sejak pemilihan umum tahun 2004 berhasil dilaksanakan, platform politik atau visi dan misi presiden terpilihlah yang digunakan sebagai arah tujuan pembangunan.


Selama masa kampanye para calon presiden secara terbuka membeberkan platform atau visi dan misi mereka dalam pembangunan Indonesia ke depan. Dengan demikian, seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui dan mencatat janji apa saja yang mereka ucapkan. Pakar politik dari UI Arbi Sanit berpendapat, tidak adanya GBHN membuat presiden terpilih mendatang memiliki keleluasaan menginterpretasikan Pancasila sesuai visi dan misinya ke dalam program-program yang dituangkan dalam UU tentang APBN. Jadi, cerminan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dapat dilihat dari APBN yang ditetapkan oleh DPR sebagai UU. Sehingga, berbagai kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah mendatang masih harus dibahas dengan DPR.


Presiden terpilih harus menyertakan tim yang tangguh di sector ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, dan sektor lainnya. Untuk program ini harus ada program aksi. Misalnya, apa yang akan dicapai selama 100 hari pemerintahan. Di sektor pendidikan akan membebaskan SPP untuk SD hingga SLTP. Untuk pemberantasan KKN akan diproses 10 koruptor di pengadilan. Untuk ekonomi akan ditingkatkan ekspor udang ke Jepang sebesar 50 persen. Dengan begitu rakyat akan dapat dengan mudah mengecek, apakah dalam 100 hari itu sudah diproses di pengadilan 10 koruptor, apakah ekspor udang ke Jepang sudah meningkat 50 persen, dan apakah SPP untuk murid SD hingga SLTP sudah bebas sama sekali?


Kalau ada yang belum dilaksanakan, rakyat termasuk LSM dan pers bisa menanyakan sekaligus mengingatkan pemerintah bahwa target 100 hari pemerintahan belum tercapai. Tim ini harus menguasai masalah yang sedang dihadapi bangsa. Misalnya, kalau ingin membebaskan SPP murid SD dan SLTP harus jelas anggaran diambil dari pos mana dan berapa. Ini harus dihitung dengan tepat agar program lainnya tetap berjalan dengan baik.


Guna mewujudkan visi dan misi yang telah dijanjikan pada masyarakat tersebut, presiden menyusun program-program pembangunan yang dibantu oleh menteri-menteri dan unit-unit kerja pembantu presiden. Misalnya untuk melakukan peningkatan dan pengelolaan program-program pemerintah dan agenda reformasi yang dilakukan pemerintah presiden membentuk Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) melalui Keppres No. 17/2006 Tentang Pembentukan UKP3R. Lalu, apakah tugastugas yang dilaksanakannya?


Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) mengemban lima tugas utama pembangunan, yaitu sebagai berikut.
1. Perbaikan iklim investasi
2. Perbaikan administrasi pemerintahan
3. Peningkatan usaha kecil menengah
4. Peningkatan kinerja BUMN
5. Perbaikan penegakan hukum


Perhatikan ilustrasi kasus berikut ini untuk memperdalam wawasan Anda mengenai materi dalam subbab ini! Ilustrasi berikut ini merupakan gambaran kondisi ketenagakerjaan dewasa ini.



Pengangguran Masih Tinggi

Jakarta, Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2007 masih mencapai 9,75% dari angkatan kerja atau 10,55 juta jiwa. Data pengangguran tersebut sudah mengalami penurunan sebesar 384 ribu dibandingkan hasil survei tenaga kerja Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2006. Tetapi menurut Kepala BPS Rusman Heriawan, jumlah pengangguran tersebut dinilai masih tinggi. "Memang jumlahnya turun, tapi jumlah pengangguran masih besar. Februari, pengangguran mencapai 10,55 juta, artinya pengangguran ada di mana-mana," kata Rusman di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan, masih tingginya tingkat pengangguran terbuka saat ini akan menyulitkan pemerintah untuk mencapai target penurunan jumlah pengangguran menjadi 5% pada 2009. "Kecuali kalau pertumbuhan ekonominya kinclong terus ya bisa.Tapi kalau tidak, jangan berharap 5% akan bisa tercapai pada 2009," kata Rusman. Berdasarkan data BPS, pada Februari 2007, jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 108,13 juta orang atau bertambah 1,74 juta orang dibanding situasi pada Agustus 2006. Tingkat pengangguran terbuka pada Februari mencapai 9,75% ini berarti turun dibanding Agustus 2006 yang mencapai 10,28%, atau turun 556 ribu orang dibanding Februari 2006 yang mencapai 11,10 juta orang (10,40%).

Jumlah pengangguran ini menjadi hal yang ironis, kata Rusman, karena masih berada di atas 10 juta. "Singapura saja jumlah penduduknya hanya 4 juta orang, berarti jumlah pengangguran kita dua kali lipat penduduk Singapura," ujar dia. Situasi ketenagakerjaan pada Februari 2007, menurut Rusman, terlihat dari meningkatnya jumlah tenaga kerja pada seluruh sektor. Adapun yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah pada sector perdagangan, industri, dan jasa kemasyarakatan. Dari sisi gender, jumlah tenaga kerja perempuan bertambah 2,12 juta orang.

"Penambahan terbesar terutama di sektor pertanian dan perdagangan, sedangkan jumlah pekerja laki-laki hanya bertambah 287 ribu orang,"kata dia. Namun, dia mengingatkan bahwa sektor yang paling kritis akan menambah pengangguran baru adalah pertanian. Dia beralasan, sektor pertanian bersifat musiman, yakni tergantung pada musim panen. Jika pemerintah tidak melakukan antisipasi, terutama pada saat paceklik, kata Rusman, jumlah pengangguran dipastikan bakal membengkak.

Karena itu, dia mengusulkan agar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dilakukan ketika musim paceklik. "PNPM harus diimplementasikan ketika pertanian paceklik. Karena potret referensi waktu itu sangat penting sehingga mungkin akan beda nanti (situasinya) pada Agustus. Atau boleh jadi tenaga kerja perempuan masih bertahan di pertanian atau melimpah di sector lain,atau menganggur," ujar Rusman.


Menko Optimistis

Di lain pihak, Menko Perekonomian Boediono optimistis hingga dua tahun mendatang jumlah pengangguran dapat tergerus secara bertahap dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Meski begitu, untuk saat ini Menko mengakui jumlah pengangguran masih tinggi. "Memang tingkat pengangguran kita masih tinggi," kata Menko dalam keterangan pers tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2008 di Gedung Bappenas.

Menko menjelaskan, percepatan laju ekonomi kuartal I 2007 yang mencapai 6%, telah meningkatkan kemampuan ekonomi nasional menyerap pengangguran. Sepanjang Februari 2005 hingga Februari 2007, telah terjadi penurunan pengangguran terbuka sebesar 300.000. "Maka, dalam dua tahun terakhir telah tercipta 2,68 juta kesempatan kerja baru. Tambahan terbesar terjadi dalam satu tahun terakhir (Februari 2006-Februari 2007) yaitu 2,38 juta,"kata dia. Boediono menjelaskan, upaya menggerus pengangguran dilakukan secara bertahap hingga 2009.

Dia memastikan, apabila target pertumbuhan ekonomi tahun ini 6,3% dan tahun depan 6,8% sampai 7% tercapai, lapangan kerja baru yang tercipta hingga 2009 akan lebih besar lagi dibanding periode 2005-2006. "Sehingga nanti stok yang menganggur itu akan turun lagi (kepastian) angkanya nanti,"kata dia. Dia menjelaskan, pemerintah terus berupaya menggenjot pertumbuhan ekonomi secara sektoral sebab penciptaan lapangan kerja berkorelasi positif dengan laju pertumbuhan sektor tersebut.

Sektor yang tumbuh lebih cepat, seperti sektor perdagangan atau industri, menciptakan lapangan kerja lebih besar. Dalam paparan tentang RKP 2008, Boediono menjelaskan bahwa berdasarkan sidang paripurna kabinet, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyepakati rancangan akhir RKP 2008. Tema kerja pemerintah tahun depan adalah "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran". "Jadi, anggaran pemerintah yang menyangkut hal itu akan kita maksimalkan, sementara yang tidak penambahannya akan kita batasi,"kata dia.

Dia menjelaskan, tahun depan anggaran pemerintah akan "banting setir", yakni fokus pada pembangunan infrastruktur sehingga dapat menopang target pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Besarnya alokasi anggaran infrastruktur pada 2008 sekaligus diharapkan menciptakan lapangan kerja secara langsung."Target pengangguran tahun depan sebesar 8-9%, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,3%.Tahun 2008 itu masih merupakan tahun yang baik bagi ekonomi. Kalau tahun 2009 sudah tahun politik, di antara kami (menteri ekonomi) sudah ada yang terlibat kampanye,"kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menambahkan, penciptaan kesempatan kerja menjadi prioritas pertama RKP 2008 bersama peningkatan investasi dan ekspor. Dia mencontohkan proyek pemeliharaan 30.139 kilometer jalan nasional dan 47.500 meter jembatan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Proyek-proyek itu diharapkan menciptakan lapangan kerja secara langsung.

Sumber: [SINDO] Rabu, 16 Mei 2007, 11:06 WIB


Dalam ilustrasi yang Anda baca, terlihat adanya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk mengatasi permasalahan pembangunan, yaitu pengangguran. Coba Anda tulis dengan bahasa Anda sendiri mengenai hal-hal berikut permasalahan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tersebut!

0 Response to "Tujuan dan Ciri Pembangunan Nasional"

Post a Comment