Kerjasama Bidang Politik Antar Negara

Kerjasama Bidang Politik Antar Negara -  Kerjasama bidang politik internasional tergantung pada paham politik luar negeri yang dianut negara yang bersangkutan. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif yang berdasarkan pada Pembukaan UUD 1945 dan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN, yang berorientasi pada kepentingan nasional,menitik beratkan pada solidaritas antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak penjajahan dalamsegala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat.

Setelah terjadinya pergerakanReformasi tahun 1998, arah kebijakan politik antar Negara Indonesia mengalami perubahan. Pemerintah melalui Departemen Luar Negeri telah menetapkan kebijakan politik dan hubungan luar negeri (antarnegara) yang disebut Ecumenical Diplomacy, yaitu merangkul semua negara untuk memperluas persahabatan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan memprioritaskan :

1. Pemulihan citra Indonesia dimata masyarakat internasional

2. Pemulihan ekonomi nasional dan kesejahteraan umum

3. Pemeliharaan keutuhan wilayah nasional, persatuan bangsa serta stabilitas nasional. Serta mencegah terjadinya disintegrasi bangsa

4. Peningkatan hubungan bilateral denagan prioritas Negara-negara yang dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata

5. Memajukan kerjasama internasional dalam rangka pemeliharaan perdamaian dunia

Pemerintah Indonesia berusaha keras dalam mengembangkan kerjasama bidang politik didunia internasional, hal tersebut dilakukan karena karena adanya permasalahan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kecenderungan unilaterlisme dalam hubungan internasional. Yang dimaksud adalah meningkatnya peran negara adidaya, dalam penyelesaian berbagai permaslahan keamanan internsional

2. Ketidak seimbangan hubungan antara negara-negara berkembang dan Negara-negara maju akibat globalisasi, dimana Negara berkembang dan miskin semakin tertingal jauh perannya didunia Internasional (perdagangan, HAM, dan penanganan terorisme)

3. Belum tuntasnya masalah perbatasan

4. Semakin banyaknya masalah yang dihadapi oleh WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri. Seperti halnya kasus TKI, yang berkaitan dengan legalitas dokumen, perlindungan hukum TKI di luar negeri.

Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Indonesia berusaha keras membangun kerjasama bidang politik antarnegara. Usaha yang dilakukan Pemerintah Indonesia antara lain

1. Penegasan komitmen untuk mendesak upaya reformasi dan revitalisasi PBB termasuk didalamnya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa dengan menjadikan lebih demokratis.

2. Fasilitas jaringan diplomasi kebudayaan dan pendidikan bebrbasiskan inisiatifmasyarakat luas

3. Fasilitas upaya untuk memperluas jaringan Siter City antara kota-kota dan propinsi di Indonesia dengan kota-kota dan propinsi/distrik di Mancanegra yang berkembang dan maju

4. Promosi upaya-upaya memerangi terorisme melalui koalisi global yang dilakukan secara inklusif, multilateral dan demokratis.

Kerjasama bidang politik, tidal selalu berhubungan dengan pertahanan keamanan atau system kenegaraan saja, misalnya dengan kerjasama Bilaterla dengan Timor Loro Sae, melalui jalur politik Indonesia mengupayakan agar bahasa Indonesia masih digunakan di Negara tersebut, kemudian memberikan bea siswa seluas-luasnya bagi mahasiswa Timor Loro sae, yang belajar di Indonesia, mempermudah mobilitas modal, barang da jasa diperbatasan NTT dan Timor Loro Sae.

Kedatangan Presiden Amerika George Bush ke Indonesia bulan oktober 2006, merupakan salah satu hubungan politik yang kuat antara Indonesia dan Amerikaa, rentetan yang lebih jauh adalah para investor asing akan semakin percaya menanamkan invvestasinya ke Indonesia. Pergerakan reformasi 1998, sangat berpangaruh terhadap tatanan politik Indonesia, adanya gerakan kelompok separitis yang inginmemisahkan diri dengan Indonesia, baik diAceh maupun Papua, dapat diselesaikan melalui jalur politik. Contoh lain bahwa kerjasama politik Indonesia semakin maju adalah, kunjungan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ke Rusia akhir November 2006, telahmenghasilkan berbagai kersjasama terutama bidangMiliter dan perlengkapannya.

Aktivitas dan kerja sama internasional untukmengatasi terorisme internasional meningkat pesat setelah peristiwa 11 September 2001 yangmeruntuhkan gedung World Trade Centre di Amerika Serikat (AS). AS kemudian muncul sebagai pelopor dalamperang globalmelawan terorisme, melalui berbagai kebijakan luar negerinya, antara lain membentuk Gerakan Koalisi Dunia. Gerakan ini menerapkan segala cara berkekuatan nasional dan internasional dalam komandonya: diplomasi, tekanan hukum, intelijen, pemeriksaan keuangan, aksi militer, dan bantuan pangan, dan Indonesia mendapat bantuan dana untuk menanggani masalah terorisme dari Amerika Serikat.

Dalam ruang lingkup ASEAN, Indonesia terlibat dalam pembentukanARF (ASEAN regional Forum) yang terbentuk tanggal 2 Juli 2004, kerjasama dalam bentuk keamanan, tranportasi barang dan orang untuk mengatasi masalah terorisme.